Menyongsong Mimpi Indonesia | Jurnalpost

Oleh: Donny Syofyan
Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

JurnalPost.com – Dengan usia yang sudah mencapai 78 tahun, sebagai bangsa kita perlu merenungi apa dan bagaimana kemajuan dan pencapaian bangsa ini. Lebih-lebih tatkala usia Indonesia menuju satu abad, para politisi, pembuat kebijakan, dan orang-orang yang mengabdi di lembaga pemerintahan perlu mengajukan pertanyaan yang sangat penting: di manakah Indonesia akan berada di tahun 2045? Dalam hal kemajuan ekonomi, akankah Indonesia berhasil terlepas dari perangkap negara berpenghasilan menengah dan menjadi negara maju seperti Singapura atau China?

Pertanyaan ini bisa diperpanjang; mampukah Indonesia menjadi negara adidaya yang diperhitungkan oleh negara lain secara regional maupun global dalam lingkup militer dan politik? Ini adalah pertanyaan yang seharusnya dipersiapkan oleh para pemimpin kita di masa lalu. Soeharto, seorang pemimpin otoriter, mengadopsi strategi pembangunan dalam cetakan tahap kemajuan ekonomi ala Rostow, di mana Indonesia diharapkan “lepas landas” pada tahap kelima, yang dikenal sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Pelajaran yang kita petik dalam kasus Soeharto bahwa pembangunan ekonomi diprioritaskan di atas kebutuhan akan demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia. Stabilitas dan kesinambungan adalah kunci untuk mencapai kemajuan material. Di bawah rezim Soeharto kebebasan absen dalam masyarakat. Kini, setelah 25 tahun demokrasi digelar di Tanah Air, yang dihiasi oleh pergantian otoritas politik secara rutin dan seringkali memaksa para pembuat kebijakan menyusun kebijakan hanya untuk jangka pendek, kita mulai mendengar sementara politisi, pialang kekuasaan dan pemain bisnis berbicara tentang impian besar untuk Indonesia mendatang.

Tonggak sejarah yang mereka tancapkan tentu saja adalah 100 Tahun Indonesia pada tahun 2045. Mereka mengurai perdebatan tentang kemajuan bangsa menyangkut keunggulan kaum muda, sebuah bonus demografis yang akan mendorong pertumbuhan menuju status negara maju. Pertanyaan lain berputar di sekitar kebijakan industri, seperti apa yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Akankah hilirisasi menjadi kunci industrialisasi atau haruskah kendaraan listrik menjadi titik fokus dari kebijakan itu?

Baca Juga  Post-Marxisme Dalam Kajian Budaya | Jurnalpost

Di saat perdebatan tentang kebijakan industri terus berlangsung, pertanyaan tentang pembangunan infrastruktur tak kalah pelik; negara ini membutuhkan banyak jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan untuk mendukung perluasan kegiatan ekonomi. Sejumlah pihak dalam di bidang politik juga telah mengajukan pertanyaan tentang stabilitas politik dan kesinambungan.

Mengantarkan Indonesia ke garis akhir pada tahun 2045 akan menjadi usaha besar. Ini akan membutuhkan stabilitas politik, sebuah syarat yang sangat berharga di sebuah negara dengan sistem multi-partai. Hari-hari ini, para politisi mulai berbicara tentang gagasan bahwa apa pun hasil dari pemilu atau siapa pun yang terpilih sebagai presiden, si pemenang harus melanjutkan proyek dan program yang diprakarsai oleh pemerintah sebelumnya.

Kemudian ada opsi untuk tidak melangsukan pemilu sama sekali, sehingga pemerintah yang berkuasa dapat menyelesaikan tujuan pembangunannya di luar batas jangka waktu yang ditentukan oleh Konstitusi. Banyak yang mungkin lupa tentang hal ini, padahal baru setahun berlalu kita dibuat gonjang-ganjing dengan kemungkinan penundaan pemilu 2024. Lagi pula, mengapa repot-repot mengadakan pemilu ketika pemegang kekuasaan politik di Jakarta dapat melantik puluhan gubernur, walikota dan bupati sementara antara 2022 dan 2024. Mereka tentu diarahkan untuk melaksanakan kebijakan dari pemerintah pusat. Bagaimanapun juga, tujuan menghalalkan segala cara bukanlah sesuatu yang benar dan patut.

Tidak ada seorang pun yang tidak sepakat untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain ekonomi utama dalam 20 tahun ke depan secara global. Bagaimanapun, ini adalah mandat dari UUD 1945 yang mengamanatkan agar pemerintah menciptakan kemakmuran bagi rakyat. Meskipun demikian, kebebasan politik dan penciptaan kekayaan material bukanlah eksklusif kelompok tertentu. Indonesia dalam 25 tahun terakhir, dengan pasang surut demokrasinya di era kebebasan, telah berhasil menciptakan pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang telah mengangkat jutaan rakyat dari kemiskinan.

Baca Juga  Belajar dari Sistem pendidikan di Finlandia

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *