Nikel Melejit, Kemiskinan Melonjak: Realitas Pahit di Sulawesi Tenggara

Sumber gambar: Youtube.com/BBC News Indonesia

Penulis:
Zannuba Khoiriyah
Ropita Uli Sipahutar
Sabrina Dwi Anindya
Grace Natalia Marpaung, S.E., M.Si.

JurnalPost.com – Sebagai salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia, Indonesia memiliki pertambangan nikel yang tersebar di beberapa provinsi tanah air. Badan Geologi ESDM menyebutkan Indonesia baru mengeksplorasi 800.000 ha dari dua juta ha luas daratan nikel. Menurut data BPS 2021, direktori perusahaan pertambangan provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan 138 perusahaan pertambangan nikel ada di Sulawesi Tenggara. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah satu dari beberapa provinsi di Indonesia yang memiliki potensi penghasil nikel yang sangat besar hingga mencapai 97,4 miliar ton. Nikel memainkan peran penting dalam dunia industri elektronik dan teknologi sehingga tambang nikel mempunyai potensi besar yang menjadi pilar penyokong perekonomian untuk Indonesia dan juga dunia. Tambang nikel mempunyai potensi yang besar dalam meningkatkan lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, perlu adanya dorongan investasi asing dan domestik di sektor penambangan nikel oleh pemerintah untuk memaksimalkan kualitas dan nilai dari nikel yang dihasilkan termasuk teknologi yang canggih. Dengan demikian, dukungan dari pemerintah melalui kebijakan yang mendukung serta potensi alam yang melimpah dapat menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai target investasi yang menarik, baik untuk perusahaan tambang besar maupun pelaku industri pendukung lainnya.

Penambangan nikel di Sulawesi Tenggara telah memainkan peran yang signifikan dalam ekonomi daerah. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan larangan ekspor nikel mentah dan berubah menjadi kebijakan hilirisasi nikel. Sejak adanya kebijakan tersebut, nilai ekspor Sulawesi tenggara yang didominasi oleh Nikel terus mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2020 hingga 2022 begitu pula dengan volume ekspor. Pada tahun 2022, total nilai ekspor nikel dari Sulawesi Tenggara mencapai US$4,8 miliar, hal ini menunjukkan pentingnya pertambangan nikel bagi ekonomi lokal dan nasional. Namun, di desember 2023 terjadi penurunan nilai ekspor nikel sebesar US$521,8 juta atau turun 4,09% dari bulan sebelumnya. Hal itu dipengaruhi oleh turunnya permintaan negara tujuan ekspor dan harga komoditas nikel yang menurun tajam setiap tahunnya.

Baca Juga  Globalisasi dalam Abad ke-21 | Jurnalpost

Namun, sebagai salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia ternyata Sulawesi tenggara masih termasuk 15 provinsi miskin di Indonesia per maret 2023. Sejak adanya larangan ekspor bijih nikel di tahun 2020, angka persentase kemiskinan di daerah ini meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 11,66 yang dan persentasenya menurun di tahun 2022 sebesar 11,17 namun persentase kemiskinan naik kembali di tahun 2023 sebesar 11,43. Peningkatan persentase kemiskinan ini diakibatkan oleh perampasan tanah-tanah produksi warga yang mencangkup wilayah pertanian hingga kelautan yang berdampak pada penurunan hasil alam yang didapatkan, terlebih industri pengolahan dan pertambangan yang ada tidak berdampak luas pada masyarakat sehingga mengakibatkan ketimpangan.

Meskipun tambang nikel berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun hasilnya belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan penduduk kerja yang tidak terserap lapangan kerja, masuknya pekerja dari luar daerah sehingga menimbulkan daya saing dengan penduduk lokal serta penurunan hasil panen yang mengakibatkan kenaikan harga pokok. Faktor pertanian mempunyai kerugian yang besar dibuktikan dengan perbandingan luas panen padi yang menurun dari 217.517 hektar di tahun 2021 kemudian menurun di tahun 2022 menjadi 118.259. Hal tersebut akan berdampak pada harga beras dan juga inflasi. Kerugian diperparah karena bekas lahan tambang tidak dapat dipergunakan lagi untuk pertanian.

Sedangkan para pekerja yang habis masa kontrak dengan industri nikel terpaksa harus menganggur karena sudah tidak memiliki lahan pertanian dan daya saing antar nelayan yang besar karena hasil laut yang sudah tercemar. Selain itu, limbah nikel yang mencemari lingkungan, merusak ekosistem dan kawasan hutan mempengaruhi gangguan kesehatan yang ditandai dengan peningkatan kasus penyakit dari tahun ke tahun. Selain itu, peningkatan luas kawasan untuk tambang nikel, tidak jarang juga terjadi kriminalitas dan intimidasi untuk menyerahkan tanah warga seperti yang terjadi di pulau Wawonii, kerusakan di Pulau Obi, dan kerusakan citra masyarakat adat di Halmahera.

Baca Juga  Semua Bisa Berkarya, Ihsan Maulana Dirikan Penerbit Buku sebagai Tempat Berkarya Anak Muda

Peningkatan persentase kemiskinan, dan kesehatan yang menurun di Sulawesi Tenggara menggerakkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berkolaborasi dengan pemerintah untuk melakukan upaya penurunan stunting, angka kemiskinan dan inflasi dengan melakukan pendataan by name by address melalui ekosistem digital. Menurut Abdurrahman Shaleh sebagai ketua DPRD provinsi Sulawesi Tenggara, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan pembangunan infrastruktur, perbaikan masalah kesehatan, pembangunan sumber daya manusia, dan memastikan kelancaran distribusi barang, ketersediaan stok dan keterjangkauan pangan. Selain itu, Bappeda Sulawesi Tenggara melakukan upaya pembangunan yang mengacu pada lima program gubernur dan wakil gubernur yaitu pilar Sultra Cerdas, Sultra Sehat, Sultra Peduli Kemiskinan, Sultra Beriman dan Berbudaya, serta Sultra produktif.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *